Wahyu Reza Prahara

Archive for the ‘Oil n Gas’ Category

Sudah bukan pemandangan asing mungkin bagi anda yang di Jakarta melihat puluhan orang (bahkan mungkin ratusan) meneriakkan aspirasi mereka di Bundaran HI, di Depan Istana Presiden, bahkan sampai turun ke jalanan. Aspirasi apa yang mereka inginkan? Menolak kebijakan pemerintah? Ya, hampir semuanya bernadakan penolakan kebijakan pemerintah. Siapa yang salah? Pemerintah atau rakyat?

Negara Demokrasi
Negara kita memang negara Demokrasi. Namun, negara demokrasi dengan birokrasi yang berbelit. Seharusnya aspirasi rakyat disampaikan melalui partai. Atau langsung saja menulis surat ke Departeman terkait. Tapi apa yang didapatkan? Respon? Boro-boro respon, dibaca saja mungkin tidak.
Pingin bertemu dengan wakil rakyat? Pasti direpotkan dengan orang-orang dalam (baca: protokoler) yg berbelit-belit. Boro-boro diterima, ngatur jadwal meminta kepastian saja belum tentu bisa. Ya, inilah kita, negara Indonesia, negara demokrasi dengan birokrasi yang rumit. Birokrasi yang melilit.

Rakyat Indonesia
Entah salah siapa, banyak orang sekarang berpikiran satu-satunya cara menuntut aspirasinya adalah dengan berdemo. Membakar ban sampai merusak benda-benda sekitarnya. Apa ini yang diajarkan para pendahulu kita? Ironisnya, kebanyakan pendemo berasal dari mahasiswa yang notabene nanti menjadi pemimpin Indonesia. Saya sebenarnya malu, malu pada bangsa Indonesia (nggak semua, hanya pada orang-orang yang berpikiran sempit).

Pemerintah Salah?
SBY sudah mengambil langkah tepat berpidato ke seluruh stasiun TV untuk mensosialisasikan kenaikan harga BBM. Ini merupakan langkah positif. Saya berharap semua presiden (pemerintah) mensosialisasikan program atau kebijakan yang diambil, biar tidak ada simpang siur. Kalau perlu, beberkan saja hitung-hitungan alias analisis mengapa kebijakan itu dicanangkan. Jadi, tidak akan terjadi komunikasi sepihak, pemerintah ngerti masyarakat paham. Sebenarnya kata kunci yang ingin saya garisbawahi di sini adalah sosialisasi. Sosialisasi sangat penting. Lebih penting dari kebijakan itu sendiri (lha kalau tidak disosialisasikan dan ada yang menolak kan kebijakan jadi hilang arti).

Kalau saja pemerintah mengatur cara berdemo yang baik, tanpa harus mengeluarkan massa satu kampung atau satu universitas tentu jalan-jalan tidak akan macet, toko-toko tidak perlu tutup, masyarakat tidak terluka, polisi tidak cedera, dan pemerintah tidak pusing. Namun, pemerintah harus komit terhadap komplain masyarakat dan memberi feedback tiap ada elemen masyarakat yang komplain. Apa sudah berpikiran ke situ wahai wakil rakyat?

Kemarin (Rabu, 21 Mei 2008) Menkeu memastikan akan menaikkan harga BBM sebesar 28,7%. Hal ini menyusul harga minyak dunia yang terus melambung tinggi. Bukan tidak mungkin harga minyak bisa mencapai $200 per barrelnya. Dapat dipastikan pemerintah akan ketar-ketir dibuatnya. APBN akan jeblok, pembangunan terhambat, masyarakat tentu lebih akan lebih ‘berat’ menerima kenyataan ini. Apalagi jika pemerintah sekarang tidak menaikkan harga minyak (yang dari dulu disubsidi), sudah barang tentu pula saat minyak mencapai $200 barrel nanti efek yang dirasakan masyarakat akan lebih menyakitkan jika tidak dibiasakan dari sekarang.

Chain Effects
Kenaikan harga BBM sungguh akan membuat efek berantai, khususnya dalam masalah perekonomian kita. Harga barang naik, sudah pasti. Ini merupakan efek berantai yang harus diterima mengingat hampir seluruh produksi dan distribusi barang di Indonesia masih melibatkan faktor BBM.

Fenomena Masyarakat
Masyarakat Indonesia menurut pandangan saya salah satu contoh masyarakat yang tidak serta merta bisa menerima perubahan. Artinya, banyak orang yang memikirkan dari satu sudut pandang saja. Akibatnya, gelombang massa demo meluas menolak kenaikan harga BBM. Padahal, apakah mereka tahu jika BBM tidak dinaikkan sekarang akan menyisakan tugas yang lebih parah lagi ke depan apabila harga minyak dunia menembus $200? Apakah semua orang tahu (terutama yang demo) jika harga BBM tidak naik, artinya kita sama saja seperti bayi berumur 10 tahun (umur reformasi) yang selalu disuap oleh orang tuanya? Apakah mereka tahu bahwa perubahan lah yang membawa kita ke peradaban yang lebih baik?
Memang pertanyaan-pertanyaan seperti itu seharusnya dicamkan oleh para demonstran. Jangan hanya menuntut kenaikan harga BBM dibatalkan. Saya tidak memungkiri ada masyarakat kelas bawah yang akan sulit beradaptasi dengan kenaikan harga BBM ini, tetapi pemerintah sudah memberikan solusi praktisnya. Solusi lainnya saya rasa akan menyusul karena planning mempunyai sifat flexible.

Solusi
Tidak banyak yang tahu ternyata yang sangat menikmati subsidi BBM adalah ‘orang-orang kaya’. Bagaimana tidak? Hitung saja berapa jumlah mobil di Indonesia dan berapa persen yang dipunyai orang kaya? Hitung lagi, berapa ratio penggunaan BBM untuk mobil dan motor (siapa yang lebih banyak?) Saya berani bertaruh penggunaan BBM untuk mobil lebih besar daripada motor per bulannya.
Huff.
BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang dilakukan pemerintah memang riskan akan penyalahgunaan dan birokrasi yang ruwet. Setidaknya itu yang terbaik yang dapat dilakukan pemerintah. Asalkan BLT tepat sasaran insyaAllah mengurangi penderitaan rakyat miskin.

Harapan
Dengan naiknya harga BBM, tentunya penggunaan BBM dalam keseharian kita seharusnya dapat kita kontrol. Untuk itu, saya sangat berharap pemerintah meningkatkan kualitas sarana transportasi umum. Adanya TransJakarta dan TransJogja merupakan program yang bagus. Ide-ide lain seharusnya dapat menyusul.

*Analisis bebas corat-coret dari seorang yang pro terhadap kenaikan BBM. Hanya dari pikiran penulis, tidak mencerminkan pihak manapun.

Metering Regulating Station, usually abbreviated MR/S is an equipment which is as a point to fulfill criterias of both sides, supplier and gas customer. MR/S acts as a stabilizer & gas pressure reducer, from high pressure to consumer demand pressure (usually low pressure) corresponding to their equipments. Also, MR/S acts as a meter, counts how much the gas used. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk distributes natural gas to it’s customer through it’s existing pipe infrastructures lay on lands (distribution pipes). Distribution pipe system divided into 3 class according to it’s operational pressure; high pressure (4-16 barg) , intermediate pressure (100mBarg - 4 Barg), and low pressure (<100mBarg). Before entering consumer’s equipment, that must be an equipment handling the control to meet the demand called Metering Regulating Station.
MR/S consists of many components such as: Insulating Joint, Isolation Valve, Filter, Slum Shut Off Valve (SSOV), Pilot Regulator, Relief Valve, and Check Valve. But, the main components of MR/S should be meter and regulator. SSOV, Relief Valve, and Check Valve just act as safety equipments.

Indonesia Version
(more…)